Kisruh Lahan 32 Hektare, Saksi Ahli: Tanah Itu Dikuasai dan Dimiliki Masyarakat

Lubukpakam, iNewsAsahanRaya.id - Sidang kasus tanah milik warga seluas 32 hektare di Jalan Serbaguna/Veteran Pasar IV Desa Helvetia Kecamatan Labuhandeli, Kabupaten Deliserdang, kembali berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi ahli, Kamis (20/2).
Majelis Hakim yang dipimpin Imam Santoso (Ketua) dan anggota Hendrawan Nainggolan dan Erwinson Nababan beragendakan pemeriksaan keterangan Saksi Ahli Dr Rahmat Ramadhani tentang dari UMSU menjelaskan tentang status tanah tersebut telah dikuasai warga.
Menurut Rahmat tanah yang sudah dikuasai pihak ketiga yaitu warga harus diserahkan negara kepada mereka yang sudah dihuni 20 tahun lebih. "Walaupun ada sidang lapangan dan eksekusi tanah itu tidak sah, karena prosesnya dilakukan di salah satu kafe," sebutnya.
Senada dengan itu, Kuasa Hukum Himpunan Penggarap Penguasaan Lahan Kosong Negara (HPPLKN), Dr Redyanto Sidi, gugatan yang dilakukan pihak Al-Washliyah yang mengklaim lahan 32 hektare tidak pernah memiliki hak sebelumnya dan tidak dapat membuktikan dokumen kepemilikan.
Redyanto Sidi menjelaskan bahwa tanah itu sudah 99 persen milik masyarakat setempat dan tidak milik pihak Alwaslyah sesuai proses hukum. Klaim Alwaslyah terhadap tanah 32 hektare salah objek.
Usai sidang pemeriksaan saksi ahli, acara sidang akan dilanjutkan dengan agenda kesimpulan dua minggu yang akan datang dan putusan akan digelar PN Lubukpakam pada Kamis 6 Maret 2025 melalui sidang online.
Turut hadir pada sidang tersebut Unggul Tampubolon sebagai Ketua HPPLKN sekaligus Ketua Komite Tani Menggugat (KTM) Sumatera Utara, Pengurus KTM Titin dan ratusan anggota KTM, juga pihak Al- Washliyah.
Editor : Mohd Fadly Pelka