Cacat Prosedural, IDI dan 4 Organisasi Profesi akan Judicial Review UU Kesehatan

JAKARTA, iNewsAsahanRaya.id - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan empat organisasi profesi kesehatan akan mengajukan Judicial Review terhadap Undang undang Kesehatan yang baru saja disahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengajuan Judicial Review dilakukan karena dalam proses pembuatannya Undang-undang Kesehatan cacat prosedural.

Ketua Umum IDI Adib Khumaidi dalam keterangan resmi yang disiarkan secara virtual mengatakan proses pembuatan Undang-undang Keseatan tidak mencerminkan partisipasi bersama. Baik itu aspirasi kelompok dan organisasi profesi kesehatan dan kelompok lainnya.

Jadi dalam pembuatannya Undang-undang Kesehatan tidak mencerminkan adanya partisipasi bersama. "Ini adalah sebuah cacat prosedural dalam pembuatan regulasi. Ini kececatan formil hukum dalam pembuatan Undang-undang," ujarnya.

Prosedur yang cacat itu justru menurut dia merusak nilai demokrasi dan konstitusi. Artinya undang-undang tersebut belum mengakomodasi dengan baik berbagai aspirasi yang ada.

Lebih lanjut dia mengatakan proses pembuatan Undang-undang Kesehatan terkesan buru-buru. Proses pembuatan rancangan dan pengesahan hanya dilakukan dalam waktu enam bulan.

Dia juga prihatin karena kehadiran Undang-undang Kesehatan baru yang telah disahkan justru menghapus sembilan Undang-undang lama yang berkaitan dengan kesehatan. Hal ini menurut dia sama seperti metode Omnibus Law yang telah dilakukan oleh DPR dan pemerintah belakangan ini.

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta