Pencapaian Penerimaan dan Pengeluaran Negara di KPPN Rantau Prapat

LABUHANBATU, iNewsAsahanRaya.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantau Prapat kembali mengadakan kegiatan Press Release APBN lingkup KPPN Rantau Prapat pada Rabu (22/5). Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Rantau Prapat, Warid Sudarwanto, yang menyampaikan beberapa pencapaian penting terkait penerimaan dan pengeluaran negara sampai dengan April 2024.

Kepada iNews.id, Selasa (28/5/2024), Warid menjelaskan bahwa penerimaan pajak telah mencapai Rp. 403,46 miliar atau sekitar 24,78% dari target yang telah ditetapkan. Sumber utama penerimaan pajak berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) di wilayah Labuhanbatu Raya yang meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.

Baca Juga

KPPN Sampaikan Capaian Realisasi APBN Serta Diskusi Penghematan Biaya Perjalanan Dinas

Selain penerimaan pajak, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menunjukkan hasil yang signifikan, mencapai Rp 16,18 miliar.

Dari sisi pengeluaran negara, Warid mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara telah mencapai 30,83% atau sebesar Rp 1,06 triliun. Angka ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 213,13 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 847,11 miliar. Belanja pemerintah pusat dibagi menjadi tiga kategori yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal, dengan masing-masing realisasi sebesar Rp 96,61 miliar, Rp 113,08 miliar, dan Rp 3,42 miliar.

Warid juga mencatat adanya pertumbuhan dalam belanja pemerintah jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Belanja pegawai tumbuh 1,38%, belanja modal tumbuh 14,73%, dan belanja barang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,36%, terutama karena anggaran Pemilu 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum.

Baca Juga

KPPN Rantau Prapat Gelar Sosialisasi Langkah Akhir Tahun 2024

Untuk TKDD, realisasi mencapai 28,94% dari total pagu, dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik menjadi yang terbesar sebesar Rp 160,13 miliar atau 35,98% dari total pagu.

"Diikuti oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 34,7% dari pagu atau Rp 636,80 miliar, Dana Insentif Fiskal sebesar 26,35% dari pagu atau Rp 3,72 miliar, Dana Desa sebesar Rp 33,68 miliar atau 15,18% dari pagu, dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 12,75 miliar atau 6,57% dari pagu anggaran," tuturnya.

Warid menekankan pentingnya sinergi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan APBN untuk memastikan bahwa pelaksanaannya tetap sesuai rencana dan mencapai hasil yang maksimal.

Baca Juga

KPPN Gelar Press Release dan Award, Berikut Daftar Satker Peraih Penghargaan

"Kami mendorong para satuan kerja mitra KPPN Rantau Prapat untuk memanfaatkan digitalisasi dalam pelaksanaan anggaran melalui platform seperti CMS, KKP, dan Digipay guna mendukung modernisasi ekosistem digital dalam belanja negara dan memastikan transaksi keuangan yang lebih aman dan efisien," jelasnya.

Editor : Mohd Fadly Pelka