Melalui Forum Konsultasi Publik, KPPN Berupaya Tingkatkan Kualitas Pelayanan

LABUHANBATU, iNewsAsahanRaya.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik sekaligus press release APBN Juli 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara offline/luring dihadiri seluruh perwakilan pimpinan Satuan Kerja K/L, perwakilan Pemda, perwakilan perbankan, akademisi, dan perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), vendor, UMKM, Perwakilan Puskesmas dan Kepala Desa serta Media massa.

Kepala KPPN Rantauprapat Puji Hartoyo saat dikonfirmasi iNews.id pada Selasa (27/8/2024) mengatakan bahwa tujuan kegiatan tersebut adalah pelibatan aktif publik untuk memberikan masukan/saran dalam rangka peningkatan kualitas layanan penyaluran belanja APBN dan Transfer ke Daerah melalui KPPN Rantau Prapat.

Baca Juga

KPPN Sampaikan Capaian Realisasi APBN Serta Diskusi Penghematan Biaya Perjalanan Dinas

"Kegiatannya sudah berlangsung beberapa hari lalu, tepatnya pada Selasa (20/8)," katanya.

Menurut Puji, forum tersebut merupakan kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas antara lain, rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Puji juga menerangkan, KPPN Rantau Prapat  di tahun 2024 menyalurkan dana APBN untuk belanja satker K/L sebesar Rp.585,4 miliar dan alokasi Transfer ke Daerah sebesar Rp.2,927 triliun di lingkup Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

"Berbagai saran dan masukan untuk peningkatan kualitas layanan disampaikan dalam sesi diskusi, oleh perwakilan dari Badan Aset dan Keuangan Daerah Labuhanbatu. Hasil Forum Konsultasi Publik berisi tentang kesepakatan dan tindak lanjut hasil konsultasi publik tersebut ditandatangani oleh perwakilan elemen stakeholders yang hadir dalam sebuah berita acara kegiatan," ujarnya.

Baca Juga

KPPN Rantau Prapat Gelar Sosialisasi Langkah Akhir Tahun 2024

Dalam momentum tersebut, KPPN Rantau Prapat melaporkan pencapaian kinerja APBN hingga periode 31 Juli 2024. Puji Hartoyo menyampaikan bahwa realisasi belanja negara yang dikelola oleh KPPN Rantau Prapat telah mencapai 53,2% dari pagu yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp3,51 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,88 triliun.

Realisasi belanja ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu belanja pegawai yang mencapai 61,1%, belanja barang sebesar 53,3%, dan belanja modal sebesar 43,2% yang merupakan jenis belanja pemerintah pusat. Komponen lainnya yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) juga menunjukkan realisasi yang signifikan, dengan realisasi transfer Dana Bagi Hasil sebesar 23,4%, Dana Alokasi Umum sebesar 60,7%, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar 16,9%, dan Dana Desa sebesar 52,9%.

Puji juga menyoroti capaian beberapa satuan kerja dengan pagu terbesar, seperti Polres Labuhanbatu yang telah merealisasikan dananya sebesar 58,3%, Kemenag Labuhanbatu dengan realisasi 57,4%, dan KPU Labuhanbatu dengan realisasi 53,4%.

Baca Juga

KPPN Gelar Press Release dan Award, Berikut Daftar Satker Peraih Penghargaan

Ia juga menekankan pentingnya Gerakan Zero Retur untuk memastikan kebenaran data dan keaktifan rekening penerima guna mencegah terjadinya kesalahan pembayaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan ketepatan waktu dalam proses pembayaran dari dana APBN.

“Komitmen yang kuat, sinergi yang baik serta peningkatan wawasan terkait pengelolaan anggaran maka kita optimis untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Kita juga harus optimis untuk bulan-bulan selanjutnya agar belanja negara dapat direalisasikan secara optimal dan menghasilkan output yang berkualitas juga," tuturnya.

Editor : Mohd Fadly Pelka