KPPN Rantau Prapat Sampaikan Kinerja APBN dan Perekonomian Labuhanbatu Raya

LABUHANBATU, iNewsAsahanRaya.id - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Rantau Prapat mengadakan press release mengenai kinerja APBN dan kondisi perekonomian Labuhanbatu Raya untuk semester I tahun 2024. Acara yang berlangsung secara daring pada Selasa (23/2024) ini bertujuan memperkuat transparansi pengelolaan APBN.

Data yang diperoleh iNews.id pada Kamis (25/7/2024), press release ini dipandu oleh Kamil, Pejabat Fungsional PTPN, dengan narasumber dari KPPN Rantau Prapat, KPP Pratama Rantau Prapat, dan BPS Labuhanbatu. Peserta yang hadir berasal dari berbagai satuan kerja, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Baca Juga

KPPN Sampaikan Capaian Realisasi APBN Serta Diskusi Penghematan Biaya Perjalanan Dinas

Kepala Seksi Penjamin Kualitas Data KPP Pratama Labuhanbatu, Julius Ginting, melaporkan penerimaan pajak bruto hingga Juni 2024 mencapai Rp653,4 miliar, meningkat 4,18 persen dibanding tahun sebelumnya dan mencapai 37,19 persen dari target internal 2024. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyumbang realisasi terbesar dengan Rp343,5 miliar. Kabupaten Labuhanbatu mencatat penerimaan tertinggi sebesar Rp297,68 miliar, diikuti oleh Kabupaten Labuhanbatu Selatan Rp175,08 miliar, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara Rp148,48 miliar.

"Penerimaan pajak pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan sebesar 5,67 persen karena masa trek pada kebun sawit menyebabkan produksi TBS di Triwulan I dan pertengahan Triwulan II tahun 2024 tidak sebaik tahun 2023. Namun, sektor administrasi pemerintahan meningkat signifikan sebesar 15,84 persen," sebutnya.

Julius juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh instansi pemerintah yang telah menyelesaikan kewajiban dan mengedukasi rekanan atau vendor dalam ketertiban menyampaikan kewajiban pajaknya.

Baca Juga

KPPN Rantau Prapat Gelar Sosialisasi Langkah Akhir Tahun 2024

Puji Hartoyo, Kepala KPPN Rantau Prapat, menyoroti capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah melampaui target, mencapai Rp20,43 miliar dari target Rp9,69 miliar. Realisasi belanja hingga Juni 2024 telah mencapai Rp1,65 triliun atau 47,26 persen dari total pagu dana yang dikelola KPPN Rantau Prapat sebesar Rp3,51 triliun. Realisasi tersebut terbagi antara belanja Pemerintah Pusat yang telah terealisasi sebesar Rp296,12 miliar dari pagu Rp584,81 miliar atau 50,64 persen, dan belanja Transfer ke Daerah yang telah tersalur Rp1,36 triliun dari total pagu Rp2,92 triliun atau 46,58 persen.

"Pengeluaran negara sangat penting perannya bagi perekonomian di suatu wilayah. Akselerasi penyerapan anggaran perlu dilakukan karena belanja pemerintah memiliki dampak multiplier effect yang membuat perekonomian bergulir lebih cepat dan lebih besar," katanya.

Puji juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) terutama untuk DAK Fisik, mengingat batas waktu penyaluran Tahap I dan pembayaran sekaligus dengan nilai di bawah Rp1 miliar harus segera diselesaikan dengan batas akhir tanggal 31 Juli 2024. Proyeksi belanja pemerintah pusat bulan Juli 2024 di Labuhanbatu Raya berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang telah disampaikan ke KPPN adalah sebesar Rp43,6 miliar.

Baca Juga

KPPN Gelar Press Release dan Award, Berikut Daftar Satker Peraih Penghargaan

Statistis Ahli Muda BPS Labuhanbatu, Rahim Brutu, melaporkan tingkat inflasi di Labuhanbatu Raya. Inflasi month-to-month hingga Juni 2024 mengalami empat kali inflasi dan dua kali deflasi, dengan inflasi tertinggi pada bulan Maret karena peningkatan harga menjelang hari raya. Inflasi year-on-year bulan Juni 2024 sebesar 3,18 persen, sedangkan year-to-date hingga Juni sebesar 2,44 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,73 persen.

Rahim menyampaikan bahwa hasil perbandingan data realisasi belanja dan tingkat inflasi dari Januari hingga Juni 2024 menunjukkan bahwa setiap peningkatan realisasi belanja dapat menekan inflasi dan sebaliknya.
 
"Kita sebagai booster dalam belanja negara, baik APBN atau APBD, harus mengelola dengan baik karena dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Tingkat inflasi yang baik adalah yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah," jelasnya.

Editor : Mohd Fadly Pelka